PRESS RELEASE AKADEMIK

Serang, LPMWisma.com – Program studi Administrasi Publik Universitas Serang Raya (Unsera) menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Sinergitas Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat Demi Terwujudnya Masyarakat Pancasila” pada Jum`at lalu. Diskusi dimulai pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri Hamsyani Syam selaku Kepala Desa Seberang Merangin sebagai narasumber dari sudut pandang pemerintah desa dari segi pemerintahan/negara dan Gettar Crista Prahara, seorang masyarakat adat atau budayawan yang berbicara dari perspektif masyarakat adat dan kearifan lokal, ia berasal dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilakukan secara daring via Google Meet yang dimoderatori oleh Iqbal Fascal seorang mahasiswa Administrasi Publik Unsera. Pada diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut kedua narasumber berbagi ilmu dan pengalaman perihal sinergitas pemerintah desa dan masyarakat adat di daerah itu. Oleh karena negara Indonesia memiliki adat dan budaya yang sangat beragam, maka materi yang menjadi pembahasan dalam diskusi ini bukan hanya masyarakat di daerah Kerinci saja yang hidup dalam dualisme hukum (hukum adat dan hukum pemerintahan), tetapi masyarakat di daerah-daerah lain juga kerap mengalami hal tersebut. Sehingga hal ini perlu dikaji agar adanya keharmonisan dan berjalan berdampingan antara pemerintah desa dengan masyarakat adat .
“hukum adat itu sangat berdampingan dengan peraturan-peraturan pemerintah” ujar Gettar, Ia juga menambahkan ada beberapa contoh sinergitas masyarakat adat dengan pemerintah desa misalnya menikah secara adat, hukum adat pada tindak pidana pencurian, dan masih banyak lagi hukum pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan hukum adat.
Salah satu peserta diskusi, Sri Wahyuningsih menanyakan bagaimana hukum yang ada di pemerintahan dapat selaras dengan hukum-hukum yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat?
Menanggapi hal itu, Gettar menjawab bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan (baik di desa maupun di tingkat daerah yang lebih tinggi) perlu adanya Group Interest, Group Interest adalah kelompok masyarakat adat yang berkepentingan dan memiliki keterwakilan di Pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dirumuskan Pemerintah juga memperhatikan agar tidak bertentangan dengan hukum adat.
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 b Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.
Meskipun Diskusi Publik ini dilaksanakan secara daring namun peserta nampak antusias, terbukti sampai dipenghujung waktu sebelum berakhirnya diskusi publik tersebut kegiatan masih berlanjut pada sesi tanya jawab antar peserta dengan narasumber.
Di akhir, dapat disimpulkan sebagai warga pemerintah dan masyarakat adat harus dapat menghormati hukum yang berlaku di pemerintah tetapi tidak meninggalkan hukum-hukum adat yang berlaku, melalui pendidikan, masyarakat diharap lebih memahami bagaimana kehidupan dapat berlangsung secara damai diantara hukum pemerintah dengan hukum adat. Karena pada dasarnya pejabat di pemerintahan tidak lain adalah orang yang terikat dengan adat budaya dari asal daerahnya masing-masing. Dan sebagai generasi muda harus mampu melestarikan adat budaya bangsa Indonesia. (Ning/LPMWisma)
Reporter : Ning
Editor : MT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *