BEM Unsera Tak Gubris KSP, Diky: “Kita tetap tolak UU Ciptaker”

Serang, LPMWisma.com – Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menggelar acara Sosialisasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Vaksinasi Covid 19 pada hari Selasa (10/11) di Ballroom Hotel Forbis Serang. Dalam acara ini KSP mengundang seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Provinsi Banten, salah satunya Universitas Serang Raya (Unsera) .

Ketua BEM Unsera, Diky Benarivo, secara tegas memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut. Karena dalam surat yang dilayangkan Juri Ardiantoro selaku Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, tertulis bahwa KSP ingin mengajak mahasiswa untuk membantu melaksanakan program-program-prioritas nasional.

“sudah sangat jelas dalam undangannya, yang berarti bahwa ini akan membungkam gerakan mahasiswa yang memang sampai pada hari ini masih menolak UU Ciptaker” katanya.

Di sisi lain, Mugmin Aziz selaku Wakil Ketua BEM Unsera menjelaskan sebelumnya ia dan beberapa pihak lain sempat berdiskusi terlebih dahulu terkait undangan yang diterima. “iya jadi ketika kami di undang, kami coba diskusi dulu terkait arah tujuan kegiatan tersebut” ujarnya.

Akhirnya setelah diskusi, senada dengan Diky Benarivo, Mugmin Aziz pun menyimpulkan ada usaha pembungkaman pemerintah terhadap mahasiswa yang hari ini terus menolak Omnibus Law.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan reporter LPMWisma melalui pesan WhatsApp, Ia mengatakan “kami sebagai mahasiswa yang termasuk dalam barisan yang menolak Omnibuslaw ciptaker ini memutuskan untuk tidak hadir dalam kegiatan tersebut” tegasnya.

Tidak hanya itu, lelaki yang akrab disapa Umin ini pun menyayangkan tindakan KSP yang mencampur adukkan masalah UU Ciptaker dengan vaksinasi Covid-19. “kenapa sosialisasi vaksinasi Covid 19 dibarengi dengan sosialisasi UU Ciptaker, ini kan janggal, seharusnya KSP memisahkan kegiatan untuk dua hal yang substansinya berbeda ini” ujarnya.

Dalam acara KSP Mendengar, Juri Ardiantoro mengundang tiga orang sebagai delegasi dari setiap perguruan tinggi negeri ataupun swasta serta beberapa organisasi eksternal seperti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Provinsi Banten, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Banten, dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten.

Melalui KSP Mendengar, Juri menerangkan dalam suratnya supaya instansi yang diundang dapat menyampaikan tanggapannya secara langsung di forum. Sehingga KSP dapat melakukan sosialisasi secara intensif terkait UU Ciptaker dan Vaksinasi Covid-19.(MT/LPMWisma)

Reporter : MT
Editor : Mila

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *