Tuntut Cabut Omnibus, Mahasiswa ‘Serang’ DPRD

Serang,LPMWisma.com – Aliansi mahasiswa yang disebut Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (GEMPAR) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada hari Kamis (8/10) pukul 15.00 WIB.

Aliansi ini terdiri dari BEM Unsera, BEM Faletehan, BEM Stie Dwimulya, UNIBA IMIKI, PP HAMAS, IKMBP, dan IKAMABA serta mahasiswa dari organisasi lain di Provinsi Banten.

Najmudin selaku Kordinator Lapangan BEM Unsera mengatakan bahwa massa aksi hari ini terdiri dari mahasiswa mahasiswi dari seluruh fakultas dan beberapa organisasi kampus. “kami menghimbau massa aksi untuk tetap damai dan tertib ketika menyuarakan aspirasinya, serta tetap utamakan protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer” ujar Naje.

Ratusan massa menyerbu Gedung DPRD Provinsi Banten sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Walaupun suasana terlihat mendung namun massa tetap melancarkan aksinya untuk menuntut dicabutnya UU Ciptaker yang dianggap cacat formil dan disebut sebagai kejahatan korporasi.

Wakil DPRD Provinsi Banten mencoba beraudiensi dengan massa di depan gerbang setelah massa memaksa masuk ke gedung tersebut. Nawa Said selaku wakil DPRD fraksi Demokrat sangat mengapresiasi mahasiswa yang hari ini turun ke jalan dan membela keadilan rakyat. Dalam audiensi ini juga ia mengatakan untuk berupaya menyampailan apa yang menjadi aspirasi dari serikat pekerja Provinsi Banten kepada DPR RI dan mengupayakan supaya dikeluarkannya Perppu oleh Presiden Jokowi.

“kami sangat menghargai dan mengucapkan terimakasih karena Wakil DPRD sudah menyatakan sikap menolak pengesahan UU Cipta Kerja” Ucap Ketua BEM Unsera, Diky Benarivo

Namun, Ari Rizky Juliawan selaku Ketua BEM Fisipkum Unsera mengaku tidak puas dengan jawaban diplomatis seperti itu. “DPRD ini hanya main aman, karena yang keluar hanya dari perwakilan dari fraksi yang sama-sama menolak, kenapa tidak ada perwakilan dari fraksi yang menyetujui” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa aksi ini sebagai bentuk solidaritas mahasiswa kepada teman-teman yang sudah berjuang, baik buruh ataupun mahasiswa lain di berbagai daerah. “walaupun ada judicial review, bukan berarti kita harus diam dan menunggu hingga 1 bulan setelah pengesahan sekarang. dan itu tentu bukan pilihan yang baik sebagai mahasiswa” ujarnya saat ditemui ditengah aksi.

Di sisi lain, Syahrul selaku Ketua MPM Unsera berharap supaya wakil rakyat yang sudah berjanji untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dapat merealisasikan janji-janjinya. “Semoga DPRD tetap memegang janjinya karena jika terdapat pengingkaran janji maka kami akan melakukan aksi seperti hari ini lagi”. Ia juga berharap agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan omnibus law. (MT/LPMWisma)

Reporter : MT
Editor : Red