GEMPAR Tolak Omnibus Law

Serang,LPMWisma.com – Lagi, demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) kian ramai. Kali ini, aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (GEMPAR) di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Kamis (08/10).

Aliansi yang terdiri dari PPT IMIKI Unsera, BEM STIE Dwimulya, BEM Unsera, BEM Universitas Faletehan, Ikamaba, GMK, IKMBP, Himagu, Himakom Uniba, dan Politeknik Piksi Input Serang ini memulai aksi pada pukul 15.00 WIB.

Ketua Aliansi Gempar, Ahmad Ru’yat, menolak keras UU Omnibus Law karena menurutnya undang-undang tersebut merupakan kejahatan korporasi yang buruk dan hancur

“Omnibus Law adalah kejahatan korporasi yang sangat hancur dan buruk,” ujar Ru’yat mahasiswa dari STIE Dwimulya pada orasi nya.

Setia Adi Wangsa, salah satu orator dalam aksinya menyampaikan, pengesahan UU Ciptaker banyak menuai kontroversi dan merugikan pihak buruh serta abai terhadap rakyat.

“Undang-undang Ciptaker mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan rule of law dan mengabdi kepada kepentingan oligarki sistem politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang abai terhadap rakyat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, UU Ciptaker dinilai dapat mengeksploitasi lingkungan dengan maraknya investor yang abai akan dampak kelestarian lingkungan karena disahkannya undang-undang sapu jagat tersebut.

“Dengan disahkannya UU Ciptaker ini, investor berpeluang untuk mengeksploitasi lahan di Indonesia khususnya Banten,” tambah Adi yang juga ketua PPT IMIKI Unsera.

Sementara itu, Koordinator lapangan, Aswari menolak pengesahan UU Ciptaker yang dinilai multi tafsir dan tergesa-gesa dibalik pandemi covid-19.

“Menolak dengan keras alasan DPRD mempercepat pengesahan UU Ciptaker disituasi pandemi Covid 19, menolak pasal-pasal multitafsir, dan omnibus law adalah kejahatan koorporasi,” pungkasnya. (Red/LPMWisma)

Reporter : Red
Editor : Mila