DPM Unsera Minta Larangan Organisasi Eksternal Menggunakan Fasilitas Kampus Ditinjau Kembali

Serang, LPMWISMA.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsera (DPM-U) lakukan audiensi bersama rektorat terkait regulasi yang dikeluarkan oleh Biro Kemahasiswaan yang dinilai menegasikan peran dan fungsi DPM-U sebagai legislatif. Audiensi berlangsung pada selasa siang hingga sore hari dihadiri oleh Ketua DPM-U serta perwakilan DPM Fakultas, Ketua MPM-U, Ka. Biro Kemahasiswaan, Ka. Bag PKOM, dan Rektorat (22/10).

Dalam audiensi tersebut, Ghea Hadi Rizky selaku Ketua DPM-U juga meminta rektorat untuk meninjau kembali Surat Keputusan Rektor tentang pedoman kemahasiswaan dan alumni yang mana dalam SK Rektor tersebut terdapat larangan organisasi eksternal menggunakan fasilitas kampus. “Kami (DPM-U) hanya menuntut SK tersebut ditinjau kembali dan diperkuat landasan hukumnya. Karena segala aktifitas keorganisasian eksternal sudah didukung dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti).” jelasnya.

Menanggapi terjadinya gesekan antara organisasi internal dan eksternal Unsera, Ghea berpesan agar mahasiswa lebih dewasa dalam menjalankan roda organisasi dan mengedepankan asas kekeluargaan. “Kalaupun ingin memberikan penolakan, berikan sebuah alasan yang logis dan mempunyai landasan.” ujar Ketua DPM-U.

Di sisi lain, DPM-U juga membahas terkait transparansi dana Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sudah menjadi persoalan klasik. “Kita ingin adanya laporan pertanggungjawaban terkait transparansi dana UKM dan akan mengadakan kajian bersama dengan lembaga audit keuangan. Agar persoalan tersebut tidak menjadi masalah yang tak terpecahkan.” Tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa akan menggunakan hak interpelasi terkait regulasi yang dikeluarkan Biro Kemahasiswaan yang dinilai menegasikan peran dan fungsi DPM-U.

Editor : Dwi

Please follow and like us:
error