Data Surat Suara Tak Sinkron, Uus M. Husaini: Surat Suara Memang 70%

Serang, LPMWISMA.com – Perbedaan data mengenai jumlah pencetakan surat suara yang terungkap kamis lalu di kolom komentar akun Instagram resmi LPM_Wisma akhirnya terjawab (4/4/19). Dalam komentar tersebut akun Aririzkyj (Ari Rizky Juliawan) selaku anggota tim sukses Paslon No. 1 memaparkan bahwa surat suara yang dicetak sebanyak 3885. “KPUM menyediakan jumlah total tiap fakultas 70% dengan rincian Fakultas Teknologi dan Informasi 905, Fakultas Teknik 1.047, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1.219, dan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum 714 dengan total 3.885 sangat jauh dari 5.000 surat suara.” Tulisnya.
Menanggapi hal tersebut KPUM menjelaskan bahwa surat suara yang dicetak adalah 4.500. “Sebenarnya kita nyetak 4.250. Tapi karena dari percetakan harus genap, dibonusin 250. Jadi total yang dicetak itu 4.500.” Papar Nadine, komisioner KPUM 2019. Selain itu, Nadine juga menambahkan bahwa 3885 adalah surat suara suara siap coblos yang disediakan KPUM dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah lebih dari 5.000 atas kesepakatan kedua timses pasangan calon.
Berkenaan dengan sisa surat suara, ketua KPUM 2019 mengatakan bahwa beberapa digunakan sebagai surat suara safety. “Sisanya untuk surat suara safety, masing-masing fakultas ada 147. Itu pun masih ada sisa dan kesepakatan dengan timses, itu dibakar,” Ujar Abu Rizal Ansori.
Pencetakan dan surat suara siap coblos yang tidak sesuai dengan DPT tersebut mengacu pada PUM di tahun sebelumnya. “Terkait regulasi pembagian surat suara 70% memang tidak ada. Itu inisiatif dari kita (KPUM) karena melihat tahun kemarin ada pembagian 70% di setiap fakultas. Pak Uus bilang tahun kemarin 70% surat suara yang disediakan masih tersisa banyak dan jumlah mahasiswanya pun lebih banyak dari tahun sekarang.” Jelasnya.
“Surat suara memang tidak dicetak 100%. Hal ini karena kendala dari tahun ke tahun yang jumlah pemilihnya tidak banyak. Berdasarkan fakta itu maka diasumsikanlah untuk mencetak surat suara 70%.” Kata Uus M. Husaini menanggapi permasalahan tingginya angka golput dan pencetakan surat suara yang kurang dari DPT. Selaku Kabag Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan, ia pun sebelumnya menyarankan untuk menyelenggarakan PUM secara online namun pihak KPUM tidak mengeksekusi hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan KPUM merubah mekanisme PUM. (LPM Wisma/Liu, Kila)
Editor : Dwi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *